PELAKU INDUSTRI KREATIF JADI INCARAN PETUGAS PAJAK

oleh : H. Akmal Hanif. Lc

71 Tahun Indonesia Merdeka dan 11 tahun terwujudnya Perjanjian Damai MoU Helsinki merupakan momentum bagi seluruh elemen masyarakat Aceh untuk mengisi pembangunan. Namun arti Kemerderkaan yang dirayakan Republik  ini, belum sepenuhnya dirasakan para pelaku usaha  di Aceh. Saat pemerintah begitu gencar menyarankan masyarakat Aceh menjadi pelaku entrepreneurship, namun hal itu tidak di ikuti dengan dukungan yang baik. Kami para pelaku industri kreatif masih merasa belum merdeka, masih dikekang, bahkan merasa di jajah dalam menjalankan usaha. Hal ini kami rasakan karena pada setiap usaha yang baru kami rintis, pemerintah bukannya mendukung dengan membimbing apalagi mendanai, malah menjadikan pelaku usaha sebagai “mangsa” objek pajak dengan dalih untuk pendapatan daerah dan anggaran pembangunan. Sebagai pelaku usaha yang sudah cukup merasa pahit dan getir bahkan jatuh dan bangun dalam membangun usaha, kami tidak pernah menyerah untuk ikut serta mendukung pemerintah dalam pembangunan. Sejak kami rintis pada tahun 1998, Elhanief Group telah merintis cabang perusahaan di 5 kabupaten kota di Aceh. Hal ini kami lakukan bukan semata mengejar keuntungan, namun juga memberikan kesempatan mencari rejeki bagi masyarakat Aceh dengan membuka lapangan pekerjaan.

Namun disaat usaha baru kami buka, promosi baru dilakukan, pekerja baru direkrut dan belum memperoleh upah, bahkan jangankan bicara untung, modal usaha saja belum balik, kami sudah didatangi para aparat pemerintah dengan tujuan memungut berbagai jenis tagihan pajak. Hal ini terjadi misalnya untuk pajak reklame yang kami pasang di bangunan tempat usaha yang baru kami buka, seperti di kota Lhokseumawe, Bireun dan Banda Aceh. Papan reklame dengan materi berisi promosi usaha baru tersebut, biasanya berpotensi menarik masyarakat Aceh yang masih berstatus pengangguran untuk melamar pekerjaan, dan kebanyakan kami terima karena memang sedang kami butuhkan. Bukankah hal itu telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat? Alih-alih mendapat apresiasi dan dukungan, sekali lagi, kami malah dijadikan objek pajak baru yang segera ditagih tanpa kebijakan kesempatan untuk lebih dulu mengembangkan usaha. Inikah yang disebut mendukung pelaku usaha? inikah yang dinamakan kemerdekaan dan makna perdamaian?

Yang terakhir terjadi adalah  pada usaha yang baru kami rintis, yaitu Elhanief Konveksi, di kawasan Lamgugob, depan SPBU Lamnyong Banda Aceh.  Belum sebulan usaha tersebut diresmikan oleh bapak Pangdam Iskandar Muda, mayjen TNI Rudi Polandi,  bersama Anggota DPR Aceh Darwati A. Gani, namun sudah didatangi petugas dari Pemko Banda Aceh untuk menagih pajak reklame yang kami pasang di kantor tersebut. 

Jika melihat pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor   8   Tahun 2011  Tentang  Pajak Reklame,  pada BAB VIII tentang  Keberatan dan Banding  pada Pasal 21  ayat 1, disebutkan tentang  Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota. Kami tidak akan mengajukan keberatan membayar pajak, karena sebelumnya kami juga selalu menunaikan kewajiban tersebut. Kami sangat memahami adanya aturan dan regulasi tentang kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara. Namun kami sangat berharap, hendaknya pemerintah juga lebih bijaksana dalam menjalankan aturan, dan memberi peluang  bagi semua pelaku usaha yang baru merintis, untuk mengembangkan usahanya.

Selain menunaikan kewajiban membayar pajak, sebagai sebuah perusahaan, Elhanief group juga selalu memperhatikan kewajiban membayar zakat, baik zakat penghasilan usaha maupun zakat pendapatan saya pribadi sebagai pemilik dan zakat penghasilan karyawan. Kami juga baru merintis program Zakat langsung 2,5% dari setiap transaksi di seluruh cabang elhanief.

(baca : http://aceh.tribunnews.com/2016/07/29/elhanief-konveksi-karyakan-100-pekerja)

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 180 Ayat 1 Huruf D, telah menyebutkan bahwa Zakat merupakan salahsatu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada UUPA tersebut, zakat yang dibayar dapat menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak. Dan sebagai Propinsi yang memiliki keisitmewaan dalam hal otonomi, selayaknya  orang yang sudah bayar zakat di Aceh tak perlu membayar pajak penghasilan lagi.

(baca : http://aceh.tribunnews.com/2015/10/11/mestinya-aceh-tak-lagi-bayar-pajak dan

 http://www.tstatic.net/2015/10/12/pusat-harusnya-tahu-menghargai-zakat-aceh)

Namun sekali lagi, kami sebagai warga negara yang baik, tidak bermaksud mengelak dari membayar pajak, namun meminta pemerintah lebih bijaksana dalam menjalankan regulasi dan lebih mendukung pelaku usaha seperti kami. Sehingga kedepan, makin banyak pelaku usaha indsutri kreatif di Aceh, yang akan turun mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

 

Penulis adalah :

  • CEO Elhanief Group
  • Ketua Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Korwil Aceh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here