Dana Desa, Sudahkah Optimal dirasakan Manfaat Oleh Masyarakat Gampong

Motivasi Jumat, Edisi IV
28 Shafar 1439 H – 17 November 2017
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Sahabat yang di Rahmati Allah, di hari Jumat penuh barakah ini saya ingin sedikit membahasa tentang Dana Desa atau Dana Gampong yang setiap tahun dibagikan pemerintah. Tahun ini setiap Gampong mendapatkan 800 hingga 1 Milyar rupiah. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menyebut bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk pembangunan insfrastruktur seperti irigasi dan drainase serta pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Posyandu dan PAUD tidak termasuk kantor desa. Itu merupakan langkah yang baik dan harus kita dukung. 

Namun menurut pendapat saya, bukankan lebih bijak jika dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahun tidak hanya dikhususkan untuk pembangunan insfrastruktur, namun bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya. Salah satunya membangun sumber daya masyarakat di desa-desa tersebut. Tidak harus semua desa disamakan pendekataannya dengan pembangunan fisik. Sering kita dengar dan temui ada pembangunan infrastruktur yang dipaksakan untuk penggunanaan dana desa yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat gampong tersebut,
Alangkah bijaknya jika dana desa juga di alokasikan untuk pembangunan karakter SDM juga tidak kalah pentingnya, seperti memberikan beasiswa untuk anak yatim dan keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi masyarakat. memberikan pelatihan ketrampilan kerja hingga pembinaan karakter SDM.
Kita ambil contoh, saat perang dunia II bom Atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, setelah itu Jepang tidak langsung melakukan pembangunan insfrastruktur kedua kota tersebut, namun lebih membangun sdm warganya. Saat SDM terbangun dengan baik, tidak hanya melahirkan arsitek perancang yang ahli namun juga masyarakat yang memiliki karakter untuk menghargai dan merawat insfrastruktur tersebut. Kita prihatin jika ada bangunan megah yang dibangun dengan biaya mahal baik di bangun oleh pemerintah atau sumbangan paska bencana Tsunami, namun kemudian terbengkalai dan rusak karena tidak memiliki kemampuan mengelola atau masyarakat yang tidak memiliki kesadaran menjaganya.
Saya berharap pemerintah Aceh dengan kekhususannya bisa meminta kepada pemerintah pusat kewenangan untuk menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga bisa di plotkan penggunaan dana desa, 70% untuk pembangunan insfrastruktur dan 30% untuk pembangunan SDM dan karakter manusia khususnya pemuda Aceh.
Salam Jumat Mubarakh 
Abi H. Akmal Hanif, Lc.
Ketua Umum Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh(KSDA).

CEO Elhanief Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here